Thursday, December 6, 2012



ISTANA PRESIDEN

(INDONESIAN PRESIDENT PALACE)

POSTCARD



 
 

 




Hari Dirgantara dan BAHARI

IPTN POSCARD



History

Pioneering

Though aircraft production in Indonesia existed before Independence in 1945, the National Aviation Industry was pioneered in 1946 at Yogyakarta by the formation of Planning and Construction Bureau (Indonesian: Biro Rencana dan Konstruksi) within The Indonesian Air Force. Wiweko Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, and J. Sumarsono, opened a simple workshop at Magetan, near Madiun. With basic materials, gliders were designed and built -- Zogling, NWG-1 (Nurtanio Wiweko Glider) among others.
In 1948, a motorized aircraft, WEL-X was built by Wiweko Soepono utilizing a Harley Davidson engine. The small craft was registered as RI-X. This era marked the rise of several aeromodeling club.
The war for independence, however, halted all progress until 1953. In that year, The Experimental Section (Seksi Percobaan) was organized. Consisting of only 15 personnel, led by Nurtanio Pringgoadisurjo, The team built and tested three prototypes of a single-seat all metal aircraft at Andir Airport (Later renamed to Husein Sastranegara International Airport) in Bandung.
Later on April 24, 1957, The Experimental Section graduated into The Inspection, Trial, and Production Sub-Depot (Indonesian: Sub Depot Penyelidikan, Percobaan dan Pembuatan) based on Decision Letter of Indonesian Air Force Chief of Staff number 68.
Finally in 1958, a light training aircraft prototype named Belalang 89, or Grasshopper 89, was flown. The design was later produced as Belalang 90. 5 Belalang 90 were built and used for military training. On the side note, within the same year, a sport plane, "Kunang 25", was also built and flown.

Preparation

On August 1, 1960, by the order of Indonesian Air Force Chief of Staff (order #488), The Aviation Industry Preparation Body was to be formed to envision the birth of the National Aircraft Industry. Within months, the new body, known as LAPIP (Lembaga Persiapan Industri Penerbangan) since December 16, 1961, was actively negotiating for technological transfers and contracts.
LAPIP was able to secured a joint licensing and production contract with Poland. Within the same year, Indonesia was producing PZL-104 Wilga or locally named Gelatik. 44 were produced for agriculture, transport, and aero club purposes.
In 1965, Aircraft Industry Project Implementation Command (Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP)) and Independent Aircraft Industry National Company (PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari) were formed to expand and formulate specific uses of the young aviation industry.
Within the same timeline, Aviation Study(ies) were promoted in the country top universities. One of the first schools was founded within The Machine Department of The Engineering Faculty of Institut Teknologi Bandung ITB by Oetarjo Diran and Liem Keng Kie.
In September 1974, Pertamina's Advanced Technology Division signed a license contract with MBB and CASA for producing Bölkow Bo 105 and CASA C.212 Aviocar.

Nurtanio Aircraft Industry

On April 26, 1976, mandated by Government's Act No. 15, in Jakarta, PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio was officially established with Dr. BJ. Habibie as the President Director. The infrastructure was completed and inaugurated on August 23, 1976 by President Suharto. The new body was a merge between Nurtanio Aviation Industry Body (Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio/LIPNUR) and Pertamina's Advanced Technology Division.
The name Nurtanio is a tribute to Nurtanio Pringgoadisuryo, one of the first aviation pioneers in Indonesia, who designed the Sikumbang, an indigenous all metal aircraft (maiden flight: August 1, 1954).
Initially, IPTN manufactured The NBO 105, under license by MBB – Followed by NC 212, under license by CASA.
In March 1966, Nurtanio Pringgoadisurjo died in a flight testing accident. The Aviation Industry Preparation Body was then renamed to Nurtanio Aviation Industry Body (Indonesian: Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (Abbreviated as LIPNUR)).

Nusantara Aircraft Industry

On October 11, 1985, the name PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio was changed to the PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara or IPTN. Nusantara signifies the Indonesian 17,000 island archipelago.
The exclusion of "Nurtanio" from IPTN was due to some highly questionable accusations. One of the allegations was a personal use of company's letterhead by Nurtanio's family to appropriate some IPTN stocks. None was proven true.[citation needed]


Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Aerospace
http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=257
Perangko Cetak Khusus 
PERURI
(Percetakan Uang Republik Indonesia)
 

 PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua Perusahaan PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.
Tugas Utama PERUM PERURI adalah menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia (baik uang kertas maupun uang logam) untuk Bank Indonesia serta mencetak produk kertas berharga non uang sesuai pesanan perusahaan pemesan.

Sumber:
http://www.peruri.co.id/index.php/tentang-kami/sejarah-perusahaan







Sampul Hari Pertama 
"100 Tahun Bank Rakyat Indonesia"

Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.
Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Sumber: http://www.bri.co.id/about_sejarah

Thursday, January 7, 2010

Meterai Tempel 15 Sen - Revenue Stamp



Meterai = Pajak.

Meterai bukan buat kirim surat tapi sebagai bukti syahnya sebuah dokumen bila dipakai sebagai bukti hukum.

Boleh saja kuitansi tanpa meterai tapi yang mengeluarkan atau yang menyerahkan uang tentu tidak mau jika penerima uang tidak membubuhi meterai karena bukti syah nya serah terima uang ya dengan meterai itu.

Lalu bagaimana jika sebuah dokumen pada saat terjadinya proses aktivitas belum di bubuhi meterai lalu di kemudian hari dipakai sebagai bukti perkara. Yang demikian bisa di bubuhi meterai dikemudian hari atau pada saat dibutuhkan, tentu saja pemeteraian itu akan syah jika di legalisir oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Apa di negara lain ada meterai, ya ada cuma beda nama. (Revenue Stamp)


Description

Revenue stamps are stamps used to collect taxes and fees. They are issued by Governments, national and local, and by official bodies of various kinds. They take many forms and may be gummed and ungummed, peforated or imperforate, printed or embossed, and of any size. In many countries, they are as detailed in their design as banknotes and they are often made from the same type of paper. The high value of many revenue stamps means that they may contain security devices to prevent counterfeiting.

History

The use of revenue stamps goes back further than that of postage stamps (first used in 1840); the stamps of the Stamp Acts of the 18th century were revenues. Their use became widespread in the 19th century, partly inspired by the success of the postage stamp, and partly motivated by the desire to streamline government operations, the presence of a revenue stamp being an indication that the item in question had already paid the necessary fees. Revenue stamps have become less commonly seen in the 21st century, with the rise of computerization and the ability to use numbers to track payments accurately.

There are a great many kinds of revenue stamps in the world, and it is likely that some are still uncataloged. Both national and local entities have issued them. In certain periods government have combined the uses of postage and revenue stamps, calling them "postal fiscals" or inscribing them "Postage and Revenue".

Monday, December 28, 2009

SHP Kantor Berita Antara

13 Desember 1992 (55 Tahun Kantor Berita Antara)

Naamloze Vennootschap (NV) Kantor Berita Antara didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh A.M. Sipahoetar, Soemanang, Sugondo Djojopuspito, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena, saat semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang. Sebagai Direktur pertama pada waktu itu adalah Sugondo Djojopuspito (mantan mahasiswa RH usia 33 th pada waktu itu, kawan Soemanang yang juga mantan mahasiswa RH), sedangkan Adam Malik (wartawan, usia 20 tahun pada waktu itu) adalah sebagai wakilnya (Redaktur).

Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di Indonesia, yang sifatnya semi pemerintah, walaupun ketika pertama kali didirikan oleh para wartawan nasionalis pada masa penjajahan Belanda sebelum PD II sepenuhnya merupakan usaha swasta.

Agar dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis dan untuk menghadapi tantangan konvergensi media sekaligus dapat mengemban tugas pencerdasan bangsa, maka Pemerintah dibawah kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN ANTARA menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tanggal 18 JUli 2007 melalui PP 40/2007.

Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan LKBN ANTARA dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya.

Kartu pos Prince Harry of Wales / Harry United Kingdom





Foto Sekarang



Pangeran Henry dari Wales (Henry Charles Albert David (Mountbatten-Windsor); lahir di Britania Raya, 15 September 1984; umur 25 tahun; lebih dikenal sebagai Pangeran Harry) adalah anak bungsu Charles, Pangeran Wales dari istri pertamanya, almarhumah Diana, Putri Wales. Ia berada pada posisi ketiga dalam garis suksesi Takhta Britania dan takhta dari Wilayah Persemakmuran lainnya, setelah ayahnya, dan kakaknya, Pangeran William dari Wales. Ia adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Pangeran Harry adalah seorang Cornet di resimen Blues and Royals dari pasukan Kavaleri Rumah tangga dari Tentara Britania.


Thursday, December 24, 2009

Perangko seri "karya Presiden Soekarno".

Our Former President is An Engineer and Architect



Spesifikasi Perangko:
- 4 tipe nominal perangko
- Image Ambarrukmo palace hotel - Yogyakarta dan
Samudra beach hotel - Pelabuhan Ratu.

Ir. Soekarno

Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo yang berprofesi sebagai seorang guru di Surabaya, Jawa Timur. Ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari Buleleng, Bali.
Sekitar tahun 1914, Soekarno lulus Sekolah Dasar Bumi Putera di Mojokerto yang kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar Belanda dan mendapatkan ijazah calon pegawai negeri rendahan. Setelah itu, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke HBS (Hoogere Burger School), Surabaya.

Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno berangkat ke Bandung untuk melanjutkan di THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Pada tahun 1926 atau ketika berumur 25 tahun, Soekarno berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhak menggunakan gelar Civile Ingeniuer (Insinyur Sipil).

Setelah lulus kuliah, Soekarno dan rekannya, Anwari, mendirikan Biro Insinyur Soekarno dan Anwari pada tahun 1928. Kemudian pada Agustus 1932, Ia mendirikan Biro Insinyur Soekarno & Roosseno. Biro itu memberikan jasa perencanaan dan juga menjadi pemborong. Mula-mula biro itu berkantor di Jalan Banceuy Nomor 18, Bandung. Kemudian pindah ke gedung di Jalan Dalem Kaum, Bandung.

Soekarno yang merupakan sarjana lulusan teknik sipil, mendapatkan kemampuan merancang secara otodidak. Semasa kuliah, ia mendapat bimbingan dari Profesor CP Wolff Schoemaker dalam mata kuliah Menggambar Arsitektur. Ia juga sempat magang sebagai juru gambar di biro arsitek milik sang profesor. Pada masa magang inilah, Soekarno diberikan kesempatan mengembangkan desain paviliun Hotel Preanger yang sedang direnovasi.

Pada tahun 1926-1945, selain paviliun Grand Hotel Preanger, karya arsitektur Soekarno dapat dijumpai pada beberapa rumah di sekitar Jl. Gatot Subroto, Jl Palasari, dan Jl. Dewi Sartika, Bandung. Sedangkan salah satu rancangan tata ruang kota karya Soekarno pada tahun 1945-1950 adalah rancangan skema Kota Palangkaraya yang digagas tahun 1957. Pada periode ini ditemukan juga tugu monumental sebagai bagian tata ruang kota seperti Tugu Proklamasi Jakarta, Tugu Muda Semarang, Tugu Alun-Alun Bunder Malang, Tugu Pahlawan Surabaya serta gagasan Tugu Monumen Nasional Jakarta.

Pada 27 Januari 1962, Soekarno dianugerahi gelar doktor oleh almamaternya (ITB). Ada enam jasa Soekarno yang dianggap membuat dia layak diberi gelar doctor honoris causa.
Pertama, pembangunan Gedung Pola, tempat mempertontonkan Cetak Biru Pembangunan Semesta Berencana kepada masyarakat. Garis besar fungsi bangunan itu dirancang oleh Soekarno dan diwujudkan oleh arsitek Friedrich Silaban.

Kedua, pembangunan kompleks Asian Games, kompleks olahraga terbagus di Asia pada masa itu. Kemudian pembangunan Hotel Indonesia, pembuatan Jalan Jakarta-Bypass, serta pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional. Lalu dibangunlah Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Ambarukmo di Yogyakarta, Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, dan Bali Beach Hotel di Pantai Sanur, Bali. Juga Tugu Selamat Datang dan Monumen Nasional. Untuk menyongsong Asian Games, dibangun kompleks Gelanggang Olahraga Senayan, yang juga dinamakan Gelora Bung Karno.

Setelah sekian lama menderita sakit gagal ginjal dan dikarantina di Wisma Yuso, akhirnya pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto. Soekarno meninggal pada usia 69 tahun.

From engineeringtown.com


Amplop Karawang HUT 1997

City of Singaperbangsa


Terdapat tiga pendapat mengenai asal muasal nama Karawang. Pendapat-pendapat itu masing-masing menyebutkan asal kata yang berbeda-beda: Krawang, Kerawang, dan Karawaan.[1] Wilayah Karawang sudah sejak lama dihuni manusia. Peninggalan Situs Batujaya dan Situs Cibuaya menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa Kerajaan Taruma.

Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Semenjak takluk dari Kesultanan Banten, Karawang berada di bawah kendali Banten. Agama Islam mulai dipeluk masyarakat setempat setelah seorang patron bernama Syekh Hasanudin bin Yusuf Idofi, konon dari Makkah, yang terkenal dengan sebutan "Syekh Quro", memberikan ajaran; yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Wali Sanga. Makam Syeikh Quro terletak di Pulobata, Kecamatan Lemahabang, Karawang.

Sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri tampaknya dimulai semenjak Karawang direbut oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20.

Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Panembahan Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini menjadi hari jadi Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bupatinya berturut-turut adalah R. Anom Wirasuta 1677-1721, R. Jayanegara (gelar R.A Panatayuda II) 1721-1731, R. Martanegara (R. Singanagara dengan gelar R. A Panatayuda III) 1731-1752, R. Mohamad Soleh (gelar R. A Panatayuda IV) 1752-1786.[2] Pada rentang ini terjadi peralihan penguasa dari Mataram kepada VOC (Kompeni).

Pada masa menjelang Kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengasdengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945.

Kota Karawang juga menjadi inspirasi sastrawan Chairil Anwar menulis karya Antara Karawang-Bekasi karena peristiwa pertempuran di daerah sewaktu pasukan dari Divisi Siliwangi harus meninggalkan Bekasi menuju Karawang yang masih menjadi daerah kekuasaan Republik.

Kecamatan Rengasdengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang telah berani mengibarkan bendera Merah Putih sebelum Proklamasi kemerdekaan Indonesia.[rujukan?] Oleh karena itu selain dikenal dengan sebutan Kota Lumbung Padi Karawang juga sering disebut sebagai Kota Pangkal Perjuangan. Di Rengasdengklok didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar, kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan Tugu Kebulatan Tekad untuk mengenang sejarah Republik Indonesia.

Wednesday, December 23, 2009

Perangko Set Cerita Rakyat - Indonesian Folktales Stamp Series



Malin Kundang adalah kaba yang berasal dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Sebentuk batu di pantai Air Manis, Padang, konon merupakan sisa-sisa kapal Malin Kundang. Cerita rakyat yang mirip juga dapat ditemukan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Di Malaysia cerita serupa berkisah tentang Si Tenggang[1], sedangkan di Brunei Nakhoda Manis[2]. Cerita Si Tenggang pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta pada 1975 sebagai judul Nakoda Tenggang : sebuah legenda dari Malaysia / oleh A. Damhoeri. [3]

Sangkuriang adalah legenda yang berasal dari Tatar Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang penciptaan danau Bandung, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang dan Gunung Bukit Tunggul. Dari legenda tersebut, kita dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda hidup di dataran tinggi Bandung. Dari legenda tersebut yang didukung dengan fakta geologi, diperkirakan bahwa orang Sunda telah hidup di dataran ini sejak beribu tahun sebelum Masehi. Legenda Sangkuriang awalnya merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun palem yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Dalam naskha tersebut ditulis bahwa Pangeran Jaya Pakuan alias Pangeran Bujangga Manik atau Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan pulau Bali pada akhir abad ke-15.

Loro Jonggrang, atau lebih tepat dieja sebagai Rara/Lara Jonggrang atau biasa adalah sebuah legenda atau cerita rakyat populer yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta yeng mengisahkan cerita mengenai cinta dan tipu muslihat, pangeran ksatria dan putri yang dikutuk. Dongeng ini juga menjelaskan asal mula yang ajaib dari Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko, dan arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam candi Prambanan. Rara Jonggrang artinya adalah "dara (gadis) langsing".

Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur, yakni menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang.Orang-orang suku Tengger dikenal taat dengan aturan dan agama Hindu. Mereka yakin merupakan keturunan langsung dari Majapahit. Nama Tengger berasal dari Legenda Roro Anteng dan Joko Seger yang diyakini sebagai asal usul nama Tengger, yaitu "Teng" akhiran nama Roro An-"teng" dan "ger" akhiran nama dari Joko Se-"ger".Bagi suku Tengger, Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo utara dan dilanjutkan ke puncak gunung Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 di bulan kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa.

Kartu Pos Hari raya bersamaan

Idul Fitri 1 syawal 1419 H 19-20 Januari 1999
- Natal 25 Desember 1998 - Tahun Baru 1999



25 Desember 1998 - 19 Januari 1999:

Tragedi Kerusuhan Ambon

.......................................Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku mengeluarkan catatan resmi rentetan peristiwa penting pasca pecahnya Tragedi Iedul Fithri Berdarah, 19 Januari 1999. Dokumen ini ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin MUI, orpol, ormas, tokoh-tokoh Islam di Maluku.

Selain itu, juga ada laporan terperinci berbagai peristiwa tiap hari yang diterima dan kemudian dikeluarkan secara terbatas oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Umat Islam, Masjid Al-Fatah Ambon, dan Posko Umat Maluku Tenggara perwakilan Ambon......................................

(terlepas dari siapa yang bersalah............................padahal kita bisa merayakan hari raya dan tahun bersama2 berdasarkan keyakinan masing2)



Perangko Sukarno 1965-1967 - 1st President of Indonesia stamp series


The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967


In this short paper on a huge and vexed subject, I discuss the U.S. involvement in the bloody overthrow of Indonesia's President Sukarno, 1965-67. The whole story of that ill-understood period would transcend even the fullest possible written analysis. Much of what happened can never be documented; and of the documentation that survives, much is both controversial and unverifiable. The slaughter of Sukarno's left-wing allies was a product of widespread paranoia as well as of conspiratorial policy, and represents a tragedy beyond the intentions of any single group or coalition. Nor is it suggested that in 1965 the only provocations and violence came from the right-wing Indonesian military, their contacts in the United States, or (also important, but barely touched on here) their mutual contacts in British, German and Japanese intelligence. And yet, after all this has been said, the complex and ambiguous story of the Indonesian bloodbath is also in essence simpler and easier to believe than the public version inspired by President Suharto and U.S. government sources. Their problematic claim is that in the so-called Gestapu (Gerakan September Tigahpuluh) coup attempt of September 30, 1965 (when six senior army generals were murdered), the left attacked the right, leading to a restoration of power, and punitive purge of the left, by the center.1 This article argues instead that, by inducing, or at a minimum helping to induce, the Gestapu "coup," the right in the Indonesian Army eliminated its rivals at the army's center, thus paving the way to a long-planned elimination of the civilian left, and eventually to the establishment of a military dictatorship.2 Gestapu, in other words, was only the first phase of a three-phase right-wing coup -- one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials.3
Before turning to U.S. involvement in what the CIA itself has called "one of the worst mass murders of the twentieth century,"4 let us recall what actually led up to it. According to the Australian scholar Harold Crouch, by 1965 the Indonesian Army General Staff was split into two camps. At the center were the general staff officers appointed with, and loyal to, the army commander General Yani, who in turn was reluctant to challenge President Sukarno's policy of national unity in alliance with the Indonesian Communist party, or PKI. The second group, including the right-wing generals Nasution and Suharto, comprised those opposed to Yani and his Sukarnoist policies.5 All of these generals were anti-PKI, but by 1965 the divisive issue was Sukarno.
The simple (yet untold) story of Sukarno's overthrow is that in the fall of 1965 Yani and his inner circle of generals were murdered, paving the way for a seizure of power by right-wing anti-Yani forces allied to Suharto. The key to this was the so-called Gestapu coup attempt which, in the name of supporting Sukarno, in fact targeted very precisely the leading members of the army's most loyal faction, the Yani group.6 An army unity meeting in January 1965, between "Yani's inner circle" and those (including Suharto) who "had grievances of one sort or another against Yani," lined up the victims of September 30 against those who came to power after their murder.7
Not one anti-Sukarno general was targeted by Gestapu, with the obvious exception of General Nasution.8 But by 1961 the CIA operatives had become disillusioned with Nasution as a reliable asset, because of his "consistent record of yielding to Sukarno on several major counts."9 Relations between Suharto and Nasution were also cool, since Nasution, after investigating Suharto on corruption charges in 1959, had transferred him from his command.10
The duplicitous distortions of reality, first by Lt. Colonel Untung's statements for Gestapu, and then by Suharto in "putting down" Gestapu, are mutually supporting lies.11 Untung, on October 1, announced ambiguously that Sukarno was under Gestapu's "protection" (he was not); also, that a CIA-backed Council of Generals had planned a coup for before October 5, and had for this purpose brought "troops from East, Central, and West Java" to Jakarta.12 Troops from these areas had indeed been brought to Jakarta for an Armed Forces Day parade on October 5th. Untung did not mention, however, that "he himself had been involved in the planning for the Armed Forces Day parade and in selecting the units to participate in it;"13 nor that these units (which included his own former battalion, the 454th) supplied most of the allies for his new battalion's Gestapu activities in Jakarta.
Suharto's first two broadcasts reaffirmed the army's constant loyalty to "Bung Karno the Great Leader," and also blamed the deaths of six generals on PKI youth and women, plus "elements of the Air Force" -- on no other evidence than the site of the well where the corpses were found.14 At this time he knew very well that the killings had in fact been carried out by the very army elements Untung referred to, elements under Suharto's own command.15
Thus, whatever the motivation of individuals such as Untung in the Gestapu putsch, Gestapu as such was duplicitous. Both its rhetoric and above all its actions were not simply inept; they were carefully designed to prepare for Suharto's equally duplicitous response. For example, Gestapu's decision to guard all sides of the downtown Merdeka Square in Jakarta, except that on which Suharto's KOSTRAD [Army Strategic Reserve Command] headquarters were situated, is consistent with Gestapu's decision to target the only army generals who might have challenged Suharto's assumption of power. Again, Gestapu's announced transfer of power to a totally fictitious "Revolutionary Council," from which Sukarno had been excluded, allowed Suharto in turn to masquerade as Sukarno's defender while in fact preventing him from resuming control. More importantly, Gestapu's gratuitous murder of the generals near the air force base where PKI youth had been trained allowed Suharto, in a Goebbels-like manoeuvre, to transfer the blame for the killings from the troops under his own command (whom he knew had carried out the kidnappings) to air force and PKI personnel who where ignorant of them.16
From the pro-Suharto sources -- notably the CIA study of Gestapu published in 1968 -- we learn how few troops were involved in the alleged Gestapu rebellion, and, more importantly, that in Jakarta as in Central Java the same battalions that supplied the "rebellious" companies were also used to "put the rebellion down." Two thirds of one paratroop brigade (which Suharto had inspected the previous day) plus one company and one platoon constituted the whole of Gestapu forces in Jakarta; all but one of these units were commanded by present or former Diponegoro Division officers close to Suharto; and the last was under an officer who obeyed Suharto's close political ally, Basuki Rachmat.17
Two of these companies, from the 454th and 530th battalions, were elite raiders, and from 1962 these units had been among the main Indonesian recipients of U.S. assistance.18 This fact, which in itself proves nothing, increases our curiosity about the many Gestapu leaders who had been U.S.-trained. The Gestapu leader in Central Java, Saherman, had returned from training at Fort Leavenworth and Okinawa, shortly before meeting with Untung and Major Sukirno of the 454th Battalion in mid-August 1965.19 As Ruth McVey has observed, Saherman's acceptance for training at Fort Leavenworth "would mean that he had passed review by CIA observers."20
Thus there is continuity between the achievements of both Gestapu and the response to it by Suharto, who in the name of defending Sukarno and attacking Gestapu continued its task of eliminating the pro-Yani members of the Army General Staff, along with such other residual elements of support for first Yani and then Sukarno as remained.21
The biggest part of this task was of course the elimination of the PKI and its supporters, in a bloodbath which, as some Suharto allies now concede, may have taken more than a half-million lives. These three events -- Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath -- have nearly always been presented in this country as separately motivated: Gestapu being described as a plot by leftists, and the bloodbath as for the most part an irrational act of popular frenzy.
U.S. officials, journalists and scholars, some with rather prominent CIA connections, are perhaps principally responsible for the myth that the bloodbath was a spontaneous, popular revulsion to what U.S. Ambassador Jones later called PKI "carnage."22 Although the PKI certainly contributed its share to the political hysteria of 1965, Crouch has shown that subsequent claims of a PKI terror campaign were grossly exaggerated.23 In fact systematic killing occurred under army instigation in staggered stages, the worst occurring as Colonel Sarwo Edhie's RPKAD [Army Paracommando Regiment] moved from Jakarta to Central and East Java, and finally to Bali.24 Civilians involved in the massacre were either recruited and trained by the army on the spot, or were drawn from groups (such as the army- and CIA-sponsored SOKSI trade unions [Central Organization of Indonesian Socialist Employees], and allied student organizations) which had collaborated for years with the army on political matters. It is clear from Sundhaussen's account that in most of the first areas of organized massacre (North Sumatra, Aceh, Cirebon, the whole of Central and East Java), there were local army commanders with especially strong and proven anti-PKI sentiments. Many of these had for years cooperated with civilians, through so-called "civic action" programs sponsored by the United States, in operations directed against the PKI and sometimes Sukarno. Thus one can legitimately suspect conspiracy in the fact that anti-PKI "civilian responses" began on October 1, when the army began handing out arms to Muslim students and unionists, before there was any publicly available evidence linking Gestapu to the PKI.25
Even Sundhaussen, who downplays the army's role in arming and inciting the civilian murder bands, concludes that, whatever the strength of popular anti-PKI hatred and fear, "without the Army's anti-PKI propaganda the massacre might not have happened."26 The present article goes further and argues that Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath were part of a single coherent scenario for a military takeover, a scenario which was again followed closely in Chile in the years 1970-73 (and to some extent in Cambodia in 1970).
Suharto, of course, would be a principal conspirator in this scenario: his duplicitous role of posing as a defender of the constitutional status quo, while in fact moving deliberately to overthrow it, is analogous to that of General Pinochet in Chile. But a more direct role in organizing the bloodbath was played by civilians and officers close to the cadres of the CIA's failed rebellion of 1958, now working in so-called "civic action" programs funded and trained by the United States. Necessary ingredients of the scenario had to be, and clearly were, supplied by other nations in support of Suharto. Many such countries appear to have played such a supporting role: Japan, Britain, Germany,27 possibly Australia. But I wish to focus on the encouragement and support for military "putschism" and mass murder which came from the U.S., from the CIA, the military, RAND, the Ford Foundation, and individuals.28

by Peter Dale Scott

Tuesday, December 22, 2009

SHP 48 Tahun Indonesia Merdeka - 48th Indonesia's freedom First Day Cover




Kartu pos Dewa 19 - 1996an






Sejarah pembentukan

Dewa pertama kali dibentuk pada tahun 1986 oleh empat orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya. Nama Dewa merupakan akronim dari nama mereka berempat: Dhani Ahmad (keyboard, vokal), Erwin Prasetya (bass), Wawan Juniarso (drum) dan Andra Junaidi (gitar). Mereka memiliki markas tempat berlatih di rumah Wawan di Jalan Darmawangsa Dalam Selatan No. 7, yang terletak di komplek Universitas Airlangga.[1][11]
Dewa yang awalnya muncul dengan musik yang lebih pop, kemudian berubah haluan menjadi jazz setelah Erwin memperkenalkan musik jazz ke grup ini. Wawan yang merupakan penggemar berat musik rock kemudian memutuskan keluar pada tahun 1988 dan bergabung dengan Outsider yang antara lain beranggotakan Ari Lasso.[11] Posisi Wawan kemudian digantikan oleh Salman dan nama Dewa pun berubah menjadi Down Beat, yang diambil dari nama majalah jazz terbitan Amerika Serikat. Di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, nama Down Beat waktu itu cukup terkenal, terutama setelah berhasil merajai panggung festival. Sebut saja Festival Jazz Remaja se-Jawa Timur, juara I Festival band SLTA '90 atau juara II Jarum Super Fiesta Musik.[1]
Ketika nama Slank berkibar Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa, dengan mengajak pula Ari Lasso. Down Beat pun berubah menjadi Dewa 19, karena waktu itu rata-rata usia personelnya 19 tahun.[11] Kali ini, Dewa 19 hadir dengan mencampuradukkan beragam musik jadi satu: pop, rock, bahkan jazz, sehingga melahirkan alternatif baru bagi khasanah musik Indonesia saat itu.[1]
Salah seorang teman sekelas Wawan, Harun ternyata tertarik pada konsep tersebut dan menawarkan investasi sebesar Rp 10 juta untuk memodali teman-temannya membuat master rekaman. Karena di Surabaya tidak ada studio yang memenuhi syarat, mereka terpaksa pergi hijrah ke Jakarta meskipun dengan modal yang pas-pasan.[1][12]

http://www.dewa19.com/